Narsum.id | Jakarta – Polandia pada Kamis (01/09/2022) memperkirakan biaya keuangan kerugian Perang Dunia II menjadi 1,3 triliun euro dan mengatakan akan meminta Jerman untuk menegosiasikan reparasi ini.
“Sebagian besar dari jumlah ini adalah kompensasi atas kematian lebih dari 5,2 juta warga Polandia,” kata kepala partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa Jaroslaw Kaczynski, yang secara luas dianggap sebagai pemimpin de facto Polandia.
Mengutip AFP, Kaczynski mengatakan bahwa menerima reparasi akan menjadi proses yang panjang dan sulit.
“Ini adalah keputusan yang akan kami terapkan,” katanya, berbicara pada peringatan invasi Nazi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939.
Kaczynski berbicara di sebuah konferensi yang didedikasikan untuk presentasi laporan tentang kerugian Polandia dalam perang 1939-1945.
Sejak berkuasa pada 2015, partai Hukum dan Keadilan atau Law and Justice party (PiS) yang memerintah Polandia telah sering memperjuangkan masalah reparasi perang.
Pengerjaan laporan reparasi dimulai pada tahun 2017, ketika pemerintah konservatif bersikeras bahwa Jerman memiliki “tugas moral” dalam masalah ini.
Sebelumnya, Jerman sudah sering menolak klaim Polandia, menunjuk pada keputusan tahun 1953 oleh Polandia untuk melepaskan klaim terhadap Jerman Timur.
Pemerintah Jerman pada Kamis menolak seruan Polandia untuk merundingkan reparasi.
“Posisi pemerintah Jerman tidak berubah, masalah reparasi ditutup,” kata juru bicara kementerian luar negeri dalam email kepada AFP.
Dia mengutip keputusan tahun 1953, menyebutnya sebagai “dasar yang signifikan untuk tatanan Eropa hari ini”.
Oposisi Polandia yang liberal percaya bahwa laporan itu terutama ditujukan untuk tujuan politik dalam negeri, datang seperti setahun sebelum pemilihan parlemen.
“Inisiatif PiS tentang reparasi perang telah muncul selama beberapa tahun, setiap kali PiS perlu membangun narasi politik,” kata ketua utama oposisi Civic Platform (PO) Donald Tusk.
“Ini bukan tentang reparasi dari Jerman, tetapi kampanye politik” di Polandia, tambahnya, dengan Kaczynski berusaha untuk membangun kembali dukungan dari partai yang berkuasa melalui kampanye anti-Jerman ini.[]