Narsum.id | Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan pihak Pemerintah terkait agenda kebijakan pembatasan ataupun penyesuaian harga BBM bersubsidi. Tetapi yang ada hanya usulan Raker khusus dari beberapa anggota untuk membahas hal tersebut.
“Ada usulan memang dari beberapa Anggota, agar Komisi VII mengadakan Raker khusus untuk membahas persoalan pembatasan ataupun penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun ini masih sebatas usulan,” ucapnya dikutip Sabtu (27/08/2022).
Mulyanto menegaskan, hal itu berarti, hingga kini tidak ada persetujuan Komisi VII DPR RI atas rencana Pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.
“Sampai saat ini tidak ada satu kalimat pun dalam kesimpulan raker atau catatan rapat tentang persetujuan Komisi VII DPR RI terkait dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Adapun pada raker Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu, (24/08/2022) hanya membahas evaluasi laporan keuangan anggaran tahun 2021 dan progres anggaran tahun 2022.
Sementara kesimpulan Raker tersebut, adalah mendesak Menteri ESDM untuk merealisasikan kesimpulan Raker sebelumnya, yakni penambahan kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2022, dimana untuk kuota solar menjadi 17 juta kiloliter dan kuota Pertalite menjadi 28 juta kiloliter.
Sebab, kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan habis pada bulan Oktober 2022. Untuk diketahui, kuota Pertalite dan solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter. []
Sumber DPR RI