Narsum.id | Jakarta – Amerika Serikat (AS) pada Selasa mengatakan bahwa Iran telah setuju meringankan tuntutan utama yang telah menahan kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015, dengan semua mata tertuju pada apa yang ditawarkan oleh Presiden AS Joe Biden.
AS diharapkan segera menanggapi Iran melalui mediator Uni Eropa (UE), setelah satu setengah tahun diplomasi tidak langsung yang beberapa minggu lalu tampak di ambang kehancuran.
Para pejabat AS mengatakan, Iran membatalkan tuntutan untuk memblokir beberapa inspeksi nuklir PBB, setelah juga melonggarkan desakan pada poin penting, bahwa Washington menghapus Pengawal Revolusi yang kuat dari daftar hitam terorisme.
“Kesenjangan masih ada, tetapi jika kita mencapai kesepakatan untuk kembali ke kesepakatan, Iran harus mengambil banyak langkah signifikan untuk membongkar program nuklirnya,” kata seorang pejabat senior di pemerintahan Biden seperti dilansir dari AFP.
Biden telah mendukung kembalinya kesepakatan yang dihancurkan oleh mantan presiden Donald Trump dan Iran telah menekan keras dalam negosiasi di Wina. Tetapi pejabat itu bersikeras bahwa Iran pada akhirnya “membuat konsesi pada masalah-masalah kritis.”
Iran telah berusaha menghentikan penyelidikan oleh Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) ke tiga situs nuklir yang tidak diumumkan, di mana pengawas mengatakan memiliki pertanyaan terkait dengan pekerjaan nuklir yang telah berakhir.
Pada Juni, Iran memutuskan sejumlah kamera IAEA setelah dewan badan PBB mengecam Teheran karena tidak menjelaskan secara memadai jejak uranium sebelumnya.
Pejabat senior AS mengatakan Iran telah setuju memantau “untuk waktu yang tidak terbatas.”
“Selain batasan nuklir yang harus diterapkan Iran, IAEA akan kembali dapat menerapkan rezim inspeksi paling komprehensif yang pernah dinegosiasikan, memungkinkannya mendeteksi setiap upaya Iran untuk mengejar senjata nuklir secara diam-diam,” kata pejabat itu.
Kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell mengatakan kepada televisi publik Spanyol TVE bahwa Iran telah mengupayakan penyesuaian terhadap rancangan perjanjian yang diajukan oleh blok tersebut pada awal Agustus dan bahwa “sebagian besar” negara setuju.
Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Rusia juga merupakan pihak dalam perjanjian tersebut, yang sebelumnya dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau Joint Comprehensive Plan of Action.[]