Narsum.id | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, dana desa bisa digunakan untuk membuat spanduk dalam rangka kampanye anti politik uang. Hal ini disampaikan Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT saat menerima kunjungan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenti dan Puadi.
“Kami siap bersinergi, seperti misalnya dana desa dapat digunakan untuk kampanye anti politik uang dengan membuat flyer atau spanduk dari dana desa dll,” ucap Gus Halim di Kantor Kemendes PDTT pada Rabu (10/08/2022).
Guis Halim menegaskan, gerakan perlawanan terhadap praktek politik uang akan semakin kuat bila didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendukung peran aktif desa untuk pencegahan politik uang menjelang penyelenggaraan pemilu.
Gus Halim berharap, gerakan desa anti politik uang dari yang semula sebagai gerakan moral, akan menjadi gerakan sosial yang membumi bagi semua lapisan masyarakat. Namun, dalam teknis pemanfaatan dana desa untuk gerakan tersebut, harus tetap tetap berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes).
“Kita hanya melihat dan mengingatkan harus ada gerakan anti politik uang. Semuanya kita serahkan di Musdes,” tegas Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Sementara Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenti dalam pertemuan itu menyampaikan, bahwa pihaknya mengedepankan proses pencegahan terhadap adanya hal-hal yang dapat merusak dan menciderai pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum (Pemilu).
Salah satu yang dapat merusak dan menciderai pesta demokrasi adalah politik uang. Sehingga, perlu adanya gerakan anti politik uang. Bawaslu pun berharap gerakan desa anti politik uang mendapat dukungan dari Kemendes PDTT.
“Kita ingin Memastikan bagaimana partisipasi masyarakat didesa-desa itu muncul dengan turut melakukan pengawasan secara mandiri dan mendorong masyarakat untuk berani menolak politik uang,” sebut Lolly.
Selanjutnya Kemendes PDTT dan Bawaslu, akan kembali mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk mensinkronkan kembali gerakan Desa Anti Politik Uang. []