“Mengenai bayarnya berapa? Tetap. Tapi kalau mau, ‘Bapak, saya pingin sekali melihat yang di Pulau Komodo’ ya silahkan, enggak apa-apa juga, tapi ada tarifnya yang berbeda.”
Narsum.id | Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan konservasi habitat Komodo di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Sedangkan bagi wisatawan yang ingin melihat langsung hewan endemik Komodo, Presiden menyarankan untuk berkunjung ke Pulau Rinca.
“Untuk wisatawan diberikan di Pulau Rinca sehingga ini kita benahi untuk wisatawan dan juga untuk komodonya. Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu, komodonya juga sama, wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat komodo, silakan ke Pulau Rinca, di sini ada Komodo,” tuturnya kepada wartawan usai meresmikan dan meninjau penataan kawasan Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (21/07/ 2022).
Untuk tarif masuk, Presiden menegaskan bahwa tarif yang dikenakan kepada wisatawan masih sama untuk di Pulau Rinca, sedangkan untuk di Pulau Komodo dan Pulau Padar akan dikenakan tarif yang berbeda.
“Mengenai bayarnya berapa? Tetap. Tapi kalau mau, ‘Bapak, saya pingin sekali melihat yang di Pulau Komodo’ ya silahkan, enggak apa-apa juga, tapi ada tarifnya yang berbeda. Itu loh sebetulnya hanya simpel seperti itu, jangan dibawa ke mana-mana. Karena pegiat-pegiat lingkungan, pegiat-pegiat konservasi juga harus kita hargai mereka, masukan mereka,” tegasnya.
Adapun sebelumnya, kenaikan tarif masuk Taman Nasional (TN) Komodo menjadi Rp3,75 Juta yang berlaku mulai 1 Agustus 2022 untuk wisatawan dalam dan luar negeri menjadi polemik lantaran dinilai mahal.
Anggota Komisi IV DPR RI Fransiskus Lema, belum lama ini mengatakan, dengan kenaikan tarif Taman Nasional (TN) Komodo yang mencapai Rp3,75 juta per orang dan paket wisata bernama Experimentalist Valuing Environment (EVE) senilai Rp15 juta, secara tidak langsung pemerintah membatasi masyarakat kecil untuk berkunjung ke Pulau Komodo dan Padar.
Sementara Ahli Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunda kebijakan tersebut. Lantaran menurutnya kenaikan tarif tersebut terlalu tinggi dan cenderung mematikan ekonomi masyarakat pariwisata yang saat ini baru berusaha untuk bangkit. []