Korlantas Polri: Sebaiknya BBNKB Dihapus Saja

BBNKB
Ilustrasi BBNKB di STNK. (Foto:Narsum.id.Ist)

“Sudah dibeli motor, terus langsung balik nama. Karena balik namanya (yang) tadinya mahal, jadi nol.”

Narsum.id | Jakarta – Untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan untuk mengubah nama sesuai pemiliknya, Korlantas Polri mengusulkan penghapusan biaya dalam proses balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Usulan ini ditegaskan Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus dikutip Senin, (18/07/2022).

“Kita mengusulkan ke pemerintah daerah apa enggak sebaiknya BBNKB dihapus saja,” tutur Yusri Yunus.

Baca Juga :   Jadwal dan Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Kamis 21 Juli 2022

Ia menegaskan, saat ini masih banyak masyarakat yang enggan mengganti nama kendaraan bermotornya lantaran khawatir dengan biaya yang mahal. Hal inilah yang membuat keterangan pada berkas masih atas nama pemilik kendaraan sebelumnya.

“Sudah dibeli motor, terus langsung balik nama. Karena balik namanya (yang) tadinya mahal, jadi nol,” jelas Yusri Yunus.

Baca Juga :   Mahfud MD: Musuh Kita KKB Bukan Rakyat Papua

Dirregident Korlantas Polri menegaskan, imbas ketidaktertiban para pengendara dengan tidak mengubah nama pemilik kendaraan itu, bisa berbuntut pada penindakan e-TLE. Penindakan, menjadi tidak efektif sebab identitas pemilik yang akan tercatat sebagai pelaku adalah pemilik kendaraan sebelumnya.

“Pada saat ditilang jelas bukan lagi saya yang ditilang (pemilik kendaraan sebelumnya), (karena) kamu beli motor saya, kan gitu,” ucap Yusri Yunus.

Baca Juga :   Starbucks Berencana Membuka 30 Gerai Baru di Thailand

BBNKB sendiri adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak. Tarif BBNKB berbeda-beda di setiap daerah atau sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di DKI Jakarta, Perda No.9 tahun 2010 menyebut tarif BBNKB ditetapkan menjadi dua. BBNKB pertama merupakan kendaraan baru dari diler dikenakan tarif sebesar 10 persen. BBNKB kedua, bagi mereka yang membeli kendaraan tapi bukan kendaraan baru alias bekas, dikenai tarif sebesar 1 persen. []

Baca Juga :   Tiga Pekerjaan Rumah yang Perlu Dilakukan Dewan Komisioner OJK 2022-2027