Pemerintah Sesuaikan Tarif Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Narsum.id/Kemenko Ekon)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Narsum.id/Kemenko Ekon)

Narsum.id | Jakarta – Pemerintah berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional dan backbone perekonomian nasional. Komitmen Pemerintah itu, tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Kementerian Keuangan.

Aturan itu, juga sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu. Sejalan dengan hasil rapat tersebut, perubahan tarif Pungutan Ekspor ditetapkan menjadi US$0/MT yang berlaku mulai 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Baca Juga :   Ingin Lihat Komodo? Presiden Sarankan ke Pulau Rinca, Harganya Sama

Tarif baru ini, diharapkan dapat mengurangi kelebihan supply CPO di dalam negeri sehingga dapat mempercepat ekspor produk CPO dan turunannya. Dengan percepatan ekspor tersebut, harga Tandan Buah Segar di tingkat pekebun khususnya pekebun swadaya juga diharapkan akan meningkat.

Sementara pertimbangan lain dalam penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor menurut Menko Airlangga, yakni keberlanjutan dari pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional, khususnya perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit khususnya berupa pembangunan Unit Pengolahan Hasil, penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel serta pemenuhan kebutuhan pangan melalui pendanaan penyediaan minyak goreng bagi masyarakat.

Baca Juga :   Sri Lanka Resmi Memilih Ranil Wickremesinghe Sebagai Presiden

Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor itu sendiri, diharapkan memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri.

Adapun pungutan ekspor itu, dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat. Ketersediaan dana dari pungutan ekspor juga dapat meningkatkan akses pekebun swadaya terhadap pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun dan mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih.

Baca Juga :   PM Italia Draghi Resmi Serahkan Pengunduran Diri ke Mattarella

Menko Airlangga menegaskan, perubahan kebijakan ini juga merupakan momentum bagi BPDPKS untuk semakin meningkatkan layanannya dengan tetap menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit.

Di mana menurutnya, semua pihak diharapkan untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah karena Pemerintah menyadari bahwa semua kebijakan terkait kelapa sawit tujuan akhirnya yakni terciptanya sustainability kelapa sawit mengingat peranan kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional. []

Baca Juga :   Koperasi Yogyakarta Targetkan Generasi Millenial