Narsum.id | Jakarta – Bank Sentral Myanmar memerintahkan perusahaan dan peminjam individu untuk menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri, yang terbaru dari serangkaian langkah untuk mempertahankan cadangan devisa negara yang semakin menipis.
Dalam sebuah surat kepada bank-bank yang memiliki izin untuk berurusan dengan valuta asing, Wakil Gubernur Win Thaw mengarahkan peminjam untuk menangguhkan pembayaran bunga dan pokok dari berbagai pinjaman luar negeri yang diperoleh baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk barang.
Arahan tersebut mengharuskan bank berlisensi untuk memberi tahu pelanggan bisnis mereka dengan utang luar negeri, untuk menyesuaikan jadwal pembayaran pinjaman dengan pemberi pinjaman luar negeri.
Mengutip data Bloomberg, perusahaan di Myanmar memiliki setidaknya USD 1,2 miliar pinjaman dalam mata uang dolar. Peminjam itu termasuk perusahaan telekomunikasi Ooredoo Myanmar Ltd., perusahaan real estat City Square Commercial Co., serta perusahaan menara telekomunikasi Apollo Towers Myanmar Ltd. dan Irrawaddy Green Towers Ltd.
Rezim militer Myanmar telah memperketat aturan valuta asing setelah mata uang negara itu kehilangan sepertiga nilainya terhadap dolar pada tahun lalu setelah kudeta memicu pembekuan sebagian cadangan devisa yang disimpan di Amerika Serikat (AS) dan penangguhan bantuan multilateral.
Sebagian besar penerima valuta asing diamanatkan untuk mengubah mata uang mereka menjadi kyat dengan kurs referensi bank sentral 1.850 ke satu dolar yang ditetapkan pada bulan April, sebuah langkah yang dirancang untuk melindungi mata uang lokal dari volatilitas.
Pemerintah telah melarang impor mobil dan barang-barang mewah serta memperketat impor bahan bakar dan minyak goreng untuk menjaga cadangannya.
Rezim juga mengizinkan penggunaan yuan dan baht untuk perdagangan di sepanjang perbatasan Tiongkok dan Thailand. Beberapa waktu lalu, bank sentral juga mengizinkan lembaga asing untuk mendirikan lembaga keuangan non-bank yang dimiliki sepenuhnya atau masuk ke dalam usaha patungan, dalam upaya untuk meningkatkan modal asing.
Sebelumnya, pemerintah mencabut pengecualian yang diberikan kepada perusahaan terdaftar dengan kepemilikan asing minimal 10% dari aturan konversi valuta asing wajib.
Awal bulan ini, juru bicara junta Mayor Jenderal Zaw Min Tun mengatakan bahwa Myanmar harus menghabiskan sekitar USD 700 juta untuk pembayaran pinjaman dalam dan luar negeri setiap tahun.[]