Tiket TN Komodo Mahal, ASITA NTT Khawatir Permintaan Perjalanan Wisata Anjlok

Komodo
Pulau Komodo. (Foto: Narsum.id/National Geographic)

“Kita khawatirkan itu adalah imbas penurunan permintaan perjalanan wisata ke Labuan bajo, khususnya ke pulau komodo.”

Narsum.id | Jakarta – Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Nusa Tenggara Timur (NTT) Abed Frans menilai, harga Rp3.750.000 untuk tiket masuk terusan Taman Nasional (TN) Komodo selama setahun mulai 1 Agustus 2022, cukup Mahal. Abed khawatir, kenaikan tersebut bakal menyebabkan anjloknya permintaan perjalanan wisata ke Labuan Bajo.

“Imbas dari harga baru itu pasti ada. Dan yang kita khawatirkan itu adalah imbas penurunan permintaan perjalanan wisata ke Labuan bajo, khususnya ke pulau komodo,” katanya saat dihubungi Jumat, (15/07/2022).

Baca Juga :   AS Bakal Mengirim Lebih Banyak Sistem Roket ke Ukraina

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berdalih, kenaikan tarif masuk itu untuk biaya konservasi nilai jasa ekosistem lingkungan di kawasan tersebut.

tetapi menurut Abed, seharusnya untuk menjaga ekosistem, bisa dilakukan dengan pembatasan kunjungan atau penutupan dalam jangka waktu tertentu. Bukan dengan menaikkan harga secara signifikan dan mendadak seperti ini.

Abed Frans
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Nusa Tenggara Timur (NTT) Abed Frans. (Foto: Narsum.id/FB Abed Frans)

“Memang agak susah ya bila kita hadapkan antara recovery pariwisata dengan konservasi. Mungkin jalan lain untuk menjaga ekosistem tersebut ya dengan pembatasan kunjungan saja. Atau sekalian ditutup dengan jangka waktu tertentu mungkin. Jangan dibarengi dengan kenaikan harga yang cukup signifikan dan mendadak seperti ini. Karena khususnya wisatawan domestik karakternya adalah harga paket perjalanan itu,” ungkapnya.

Baca Juga :   Sri Lanka Resmi Memilih Ranil Wickremesinghe Sebagai Presiden

Pasalnya, lonjakan harga tersebut bukan hanya kelas menengah dan kelas bawah saja yang terpengaruh, tetapi juga seluruh segmen. Namun kini, menurut Abed, pemerintah sudah mulai melakukan dialog dengan stakeholder terkait kebijakan tersebut.

“Untuk saat ini saya melihat mulai ada beberapa pertemuan antara industri dan pemerintah. Saya harapkan ada masukan-masukan dari industri yang diterima oleh pemerintah,” tegas Abed. []

Baca Juga :   Mahfud MD: Musuh Kita KKB Bukan Rakyat Papua