Delapan Kandidat Bersaing Gantikan Boris Johnson Sebagai PM Inggris

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. (Foto: Narsum.id/Twitter @BorisJohnson)

Narsum.id | Jakarta – Partai Konservatif mengumumkan bahwa delapan anggota parlemen Konservatif akan bersaing untuk menjadi perdana menteri Inggris, dengan kandidat terdepan Rishi Sunak.

Sunak pun meluncurkan kampanyenya dengan mengatakan dia tidak akan “mengutuk” Boris Johnson yang akan keluar, meskipun memicu kematiannya.

Mantan Menteri Keuangan Sunak, penggantinya Nadhim Zahawi, Menteri Luar Negeri Liz Truss, mantan Menteri Pertahanan Penny Mordaunt dan mantan Menteri Kesehatan Jeremy Hunt semuanya menerima dukungan lebih dari 20 anggota parlemen, ambang batas yang diperlukan untuk memasuki persaingan.

Mereka bergabung dengan orang luar Kemi Badenoch, Suella Braverman dan Tom Tugendhat, di putaran pertama pemungutan suara Rabu, yang setidaknya akan menyingkirkan satu orang.

Baca Juga :   Boeing Mengungguli Airbus di Farnborough Pertama Sejak Pandemi

Sunak dan menteri kesehatan Sajid Javid mundur pekan lalu sebagai protes terhadap pemerintahan Johnson yang dilanda skandal, memicu gelombang pengunduran diri para menteri, yang kemudian memaksa Johnson mundur sebagai pemimpin Konservatif.

Javid sempat mencalonkan diri, namun akhirnya mundur pada hari Selasa karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup.

Meski sudah mengundurkan diri, Boris Johnson menyatakan tetap di Downing Street sebagai perdana menteri sampai kontes internal partai menemukan penggantinya. Hasilnya akan diumumkan pada 5 September.

Namun, mengutio AFP, oposisi utama Partai Buruh mengatakan akan mencoba memaksakan mosi tidak percaya pada pemerintah untuk mencoba mengeluarkan Johnson lebih cepat.

Pemimpin Partai Buruh Keir Starmer mengatakan, dengan tindakan mereka minggu lalu, Partai Tories telah menyimpulkan bahwa perdana menteri tidak layak untuk menjabat.

Baca Juga :   Pendapatan Pariwisata Thailand Diprediksi Meleset Tanpa Stimulus

Partai Buruh menginginkan pemungutan suara pada Rabu, namun Daily Telegraph melaporkan bahwa pemerintah telah menolak waktu untuk memperdebatkan mosi tersebut.

“Karena Perdana Menteri telah mengundurkan diri dan proses kepemimpinan sedang berlangsung, kami tidak merasa ini adalah penggunaan waktu parlemen yang berharga,” surat kabar itu mengutip sumber pemerintah.[]