“Untuk menghadapi merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi kita harus menerapkan strategi total football, di mana seluruh stakeholder harus bersinergi menangani PMK.”
Narsum.id | Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menegaskan peran konkret Camat dalam menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
Menurutnya, penguatan koordinasi dan sinergi bersama antara Camat, TNI, dan Polri yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta perangkat daerah terkait, mutlak dilakukan.
Hal itu disampaikannya, di acara Sosialisasi Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku bagi Camat Seluruh Indonesia secara virtual yang digelar Kementerian Pertanian bersama Kemendagri. Sosialisasi ini dihadiri kurang lebih 4.500 Camat dari seluruh daerah.
“Posisi Camat selalu konkret dan aktual dalam perspektif kewilayahan, baik mendorong optimalisasi pemanfaatan kecamatan sebagai rumah bersama pendamping dan penyuluh pertanian maupun menjalankan fungsi komunikasi publik, baik yang sifatnya langsung maupun dilakukan melalui berbagai media untuk melakukan edukasi dalam melawan hoaks dan disinformasi tentang PMK,” kata Safrizal dikutip Senin, (11/09/2022).
Sosialisasi ini sendiri, menurut Safrizal adalah langkah antisipasi sekaligus respon terhadap ancaman merebaknya PMK pada hewan sapi. Persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat berdasarkan data yang dihimpun hingga 7 Juli 2022, tercatat sebanyak 2.030 kecamatan yang tersebar di 233 kabupaten dan 20 provinsi terdeteksi menjadi wilayah sebaran PMK.
“Untuk menghadapi merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi kita harus menerapkan strategi total football, di mana seluruh stakeholder harus bersinergi menangani PMK,” tegasnya.
Penanganan wabah di berbagai tempat termasuk saat pandemi Covid-19 menempatkan kolaborasi sebagai kata kunci berhasilnya upaya pengendalian. Oleh sebab itu, Kemendagri meminta kepada seluruh Camat agar secara intensif mengoordinasikan para lurah maupun kepala desa di wilayahnya dalam penanganan PMK.
Selain itu, camat juga perlu terus melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana atau kejadian luar biasa.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan, Camat adalah garda terdepan dalam menghadapi PMK. Dirinya juga meminta agar semua pihak terlibat aktif secara terintegrasi dalam menekan jumlah penularan kasus PMK di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Kementerian Pertanian (Kementan) turut menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menangani PMK. Upaya itu seperti pembentukan posko gugus tugas di tingkat nasional hingga kabupaten sebanyak 177 unit.
Selain itu, Kementan juga memantau lalu lintas hewan ternak, distribusi obat dan sarana, penyediaan vaksin, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, pelatihan vaksinator, serta penyediaan informasi elektronik terkait PMK. []