Jakarta | Anggota parlemen Inggris menyatakan pemerintah Inggris telah gagal menegakkan janjinya untuk membersihkan uang asing yang kotor.
Laporan Komite Urusan Luar Negeri House of Commons menyebut hal ini memalukan, di mana setelah bertahun-tahun peringatan, pemerintah Inggris baru mulai menekan aliran gelap ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari.
Pemerintah telah membuat undang-undang baru untuk mencegah dana korup yang dicuci melalui pasar properti Inggris. Namun gagal mendukungnya dengan sumber daya yang cukup untuk badan anti-korupsi, seperti Badan Kejahatan Nasional dan Kantor Penipuan Serius, kata laporan itu.
“Tanpa sarana dan sumber daya yang diperlukan, lembaga penegak hukum akan ompong,” katanya seperti dilansir dari AFP.
Konglomerat Rusia telah lama merasa mudah mendapatkan properti mahal di London, atau pendidikan kelas dunia untuk anak-anak mereka di sekolah swasta Inggris, atau menguasai klub sepak bola Liga Utama Inggris.
Menurut sejumlah penelitian tentang fenomena “Londongrad”, mereka diaktifkan oleh industri jasa yang mencakup bankir terkemuka, akuntan, pengacara, agen properti, dan penasihat hubungan masyarakat.
Selain itu, sejak Perdana Menteri Boris Johnson memasuki Downing Street pada 2019, partai Konservatifnya telah meningkatkan upaya untuk menarik donasi, termasuk dari pendukung kaya yang berasal dari Rusia.
Setelah invasi ke Ukraina, pemerintahan Johnson telah memberikan sanksi kepada lusinan taipan Rusia yang terhubung dengan Kremlin dan mengatakan uang mereka tidak lagi diterima di Inggris. Namun, menurut anggota parlemen, “uang korupsi terus mengalir ke Inggris”.[]