Narsum.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mewakili pemerintah Republik Indonesia, menawarkan program ekonomi biru dalam acara United Nation Oceans Conference (UNOC) 2022 di Lisbon, Portugal, Senin (27/06/2022).
Program ekonomi biru yang ditawarkan bertujuan untuk menghadirkan laut sehat guna mendorong produk perikanan sebagai solusi ketahanan pangan dunia. Program yang ditawarkan, salah satunya rencana penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan perluasan kawasan konservasi perairan.
“Dalam kesempatan ini Indonesia berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui kebijakan baru kami yakni kebijakan perikanan ikan terukur berbasis kuota untuk menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan dan untuk melestarikan populasi ikan,” kata Menteri Trenggono pada acara Blue Food Coalition di hadapan perwakilan negara-negara anggota PBB peserta UNOC.
Ia juga mengungkapkan, sebagai negara maritim perairan Indonesia adalah rumah bagi ekosistem laut dan keanekaragaman hayati laut yang paling produktif. Selain itu, Indonesia juga termasuk produsen dari hasil perikanan tangkap dan budidaya terbesar di dunia.
Adapun penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota nantinya menggantikan sistem perikanan yang selama ini hanya dilakukan melalui proses administrasi perizinan. Kebijakan tersebut, lanjut Menteri Trenggono sebagai solusi atas kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkendali dan berlebihan yang berimbas pada kerusakan ekosistem dan menurunnya populasi perikanan.
Terlebih, kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, juga menjadi jawaban atas persoalan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang masih terjadi di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Ini, merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia melawan praktik IUU fishing sebagaimana yang disampaikan pada UNOC tahun 2017 di New York.
“Kebijakan ini akan mengatasi praktik penangkapan ikan yang berlebihan dan mengubahnya menjadi praktik penangkapan ikan yang sah secara hukum, dilaporkan dan diatur, melestarikan populasi ikan dan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ini akan berbasis satelit,” tegasnya.
Di samping kebijakan penangkapan terukur, Menteri Trenggono juga akan terus memperluas kawasan konservasi perairan di Indonesia. Kawasan mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang merupakan habitat bagi biota-biota laut untuk terus tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, populasi perikanan yang melimpah, pastinya akan berkontribusi besar dalam menjawab kebutuhan pangan dunia.
Dalam pertemuan UNOC yang berlangsung dari 27 Juni sampai 1 Juli 2022 tersebut, Menteri Trenggono turut menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah memenuhi tiga komitmen yang disampaikan pada UNOC lima tahun lalu di New York.
Komitmen tersebut, lanjut Menteri Trenggono meliputi target perluasan kawasan konservasi seluas 20 juta hektare, dengan realisasi mencapai 28,4 juta hektare pada tahun 2021. Kemudian penerbitan peraturan tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan sebagai komitmen dalam memerangi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Industri Perikanan.
Kemudian, membuat rencana kebijakan baru tentang penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang bertujuan untuk menghilangkan stigma IUU fishing dan dilakukan dengan pengawasan berbasis satelit. Hal ini, sebagai wujud komitmen memberantas IUU Fishing dan mengangkat kejahatan perikanan sebagai kejahatan terorganisir transnasional.
“Jadi kunjungan ke acara UNOC ini adalah bagian dari komitmen kita, kontribusi kita pada dunia terutama terhadap climate change. Jadi ada tiga poin dulu yang kita janjikan, yang menjadi tugas kita di UNOC pertama di 2017 itu sudah kita penuhi semua,” pungkasnya. []