Mahfud MD: Pembuat dan Penyebar Hoax adalah Pemakan Bangkai

Hoax
Ilustrasi Hoax. (Foto: Kemkominfo)
Hoax
Ilustrasi Hoax. (Foto: Kemkominfo)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyebut para penbuat dan penyebar berita bohong atau hoax ibarat pemakan bangkai. Pernyataan ini, disampaikan terkait beredarnya sejumlah berita “ngaco” terkait ucapan Mahfud dalam program “Adu Perspektif” yang ditayangkan Detik TV akhir pekan lalu.

“Para pembuat dan penyebar hoax itu, kalau menurut istilah agama, adalah pemakan bangkai,” tulis Mahfud di laman Instagramnya @mohmahfudmd, Kamis, (29/04/2022).

Menurutnya, ia hanya berbicara tentang tantangan setelah Pemilu 2024. Yaitu masalah polarisasi ideologi, korupsi, dan penegakan hukum, sehingga tahun 2024 harus dipilih pemimpin yang strong leader, yang bisa menyatukan.

“Tapi, para penyebar hoax ada yang sengaja menulis ngaco seperti ini: Menko Polhukam Akui Pemerintah Gagal, Mahfud MD Bilang Jokowi Lemah, Menko Polhukam Menyerah soal Korupsi, Menko Polhukam Nyatakan Jokowi Harus Diganti, Menko Polhukam Serang Istana, dan lain-lain. Padahal, itu semua tak ada dalam omongan saya, baik secara eksplisit maupun implisit,” ungkapnya.

Baca Juga :   Fenomena Citayam Fashion Week, Jokowi: Asal Positif Nggak Masalah
Ilustrasi Mahfud MD. (Foto: ID Mahfud MD)

Dalam postingan tersebut, Menko Polhukam juga menjelaskan bahwa isi dalam program “Adu Perspektif” detik tv akhir pekan lalu yang benar adalah sebagai berikut:

“Saya bilang, tahun 2024 kita harus memilih pemimpin baru karena sudah dipastikan Pemilu tidak ditunda, Presiden Jokowi akan habis masa jabatannya, dan tidak ada perpanjangan masa jabatan. Kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena pemerintahan Presiden Jokowi lemah atau gagal, tetapi karena memang ada agenda konstitusional yakni Pemilu untuk memilih Presiden, dan Pak Jokowi tidak ikut kontestasi lagi.”

“Dua masalah yang kita hadapi ke depan adalah polarisasi (sub) ideologi dan merajalelanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Ingat, dua masalah tersebut sudah terwariskan dari Presiden ke Presiden sehingga tak bisa dikatakan hanya terjadi sekarang, untuk kemudian menuding bahwa Pemerintah sekarang gagal. Itu ngaco. Kalau itu dalilnya, logikanya maka semua Presiden gagal karena tak pernah ada yang bisa mengatasi dua hal itu. Mari kita runut.”

“Soal korupsi dan penegakan hukum misalnya, tak bisa dibantah bahwa kedua masalah tersebut selalu menjadi problem semua Presiden. Pak SBY dulu bertekad memimpin sendiri perang melawan korupsi, malah secara resmi beliau memperkenalkan istilah mafia hukum pengganti istilah mafia peradilan. Tapi masih banyak pejabat dan politisinya yang korupsi gede-gedean. Dulu Bu Mega pernah mengeluh bahwa dirinya mewarisi birokrasi Tong Sampah sehingga sulit memberantas korupsi meski keputusan politiknya sudah tegas.”

Baca Juga :   Solo Keroncong Festival 2022 Gelorakan Ekonomi Masyarakat
Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: IG Mahfud MD)

“Begitu pun Gus Dur, pada masanya galak terhadap koruptor dan mencoba menangkapi koruptor tapi malah Gus Dur yang jatuh. Pak Habibie pun begitu. Jadi problem korupsi dan polarisasi ideologi itu sudah terwariskan dari waktu ke waktu, sehingga membuat pembelahan yang membahayakan.”

Dari ucapan tersebut Menko Polhukam mempertanyakan, mengapa ia bisa dituding mengatakan bahwa pemerintahan saat ini gagal dan menyerah

“Dari mana logikanya kok menuding saya bilang bahwa pemerintah sekarang gagal dan menyerah?”, sebutnya dipostingan yang sama.

Malah menurut Mahfud, terjadi hal yang sebaliknya, jika melihat hasil survei semua lembaga survei yang kredibel (Litbang Kompas, SMRC, Indikator Politik Indonesia, Charta Politika) melaporkan pada awal tahun ini bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi justru tinggi.

Survei Litbang Kompas yang dirilis awal Maret 2022 menyatakan kepuasan publik adalah yang tertinggi selama 7 tahun pemerintahan Jokowi dan mencapai skor lebih dari 73 persen. Sedangkan penegakan hukum saat survei itu sudah 65 persen padahal pada akhir 2019 hanya 49,1 persen.

“Siang ini tadi (28/04/2022), saya ikut hadir dalam rilis hasil survei Indikator Politik oleh Burhan Muhtadi. Ternyata kepercayaan publik dan indeks penegakan hukum masih cukup tinggi meski sempat turun sebentar ketika ribut-ribut penundaan pemilu,” ungkapnya.

Baca Juga :   Fenomena Citayam Fashion Week, Jokowi: Asal Positif Nggak Masalah

Mahfud menyebut, Penegakan hukum tetap baik malah Kejagung yang tadinya ada di peringkat 8 naik ke peringkat 4 dalam kepercayaan publik.

“Para pembuat hoax pemakan bangkai tentu bilang itu survai abal-abal dan pesanan. Kemudian meminjam nama saya untuk menghantam Presiden Jokowi,” tegasnya.

“Padahal saya bilang tahun 2024 harus dipilih Presiden baru, karena tahun itu akan ada Pemilu dan Pak Jokowi sudah tidak bisa dipilih lagi. Di bagian mana saya bilang Presiden Jokowi gagal dan lemah? Akan halnya keharusan memilih Presiden yang kuat, itu terkait dengan fakta bahwa dalam sejarah semua Presiden kita tidak bisa menyelesaikan polarisasi politik identitas dan lemahnya hukum di depan merajalelanya korupsi,” sambungnya.

Sementara di Amerika Latin, lanjut Mahfud, jika pertentangan di tengah masyarakat meluas dan hukum tidak tegak biasanya militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta dengan alasan menyelamatkan negara. Namun, Menko Polhukam menegaskan:

“Tak ada sama sekali saya bilang TNI akan kudeta. Tapi pembuat hoax menulis: “Mahfud bilang Prsiden lemah dan gagal, TNI akan kudeta”. Di bagian mana saya bilang begitu? Di Indonesia itu takkan pernah terjadi,” tandasnya. []

Baca Juga :   Solo Keroncong Festival 2022 Gelorakan Ekonomi Masyarakat

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mahfud MD (@mohmahfudmd)