Jakarta – Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin menyebut, anak buahnya menjadi penyebab dirinya terjerat operasi tangkap-tangan (OTT) KPK. Mengomentari hal ini, KPK menyebut bantahan adalah yang biasa dan merupakan hak yang bersangkutan.
“Bantahan tersangka hal lumrah dan umum disampaikan,” tutur Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (28/04/2022).
Ia menyampaikan bahwa, penetapan tersangka terhadap Ade Yasin dkk sesuai dengan proses penyidikan dan dugaan yang ditemukan KPK. Ali juga menegaskan bahwa penyidik memiliki bukti cukup kuat. Selanjutnya, Ali berharap para tersangka dan saksi-saksi yang akan dipanggil untuk kooperatif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah tempat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor buntut penetapan tersangka terhadap Bupati Bogor Ade Yasin.
“Hari ini tim penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di lingkungan Pemkab Bogor,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 28 April 2022.
Ali juga menjelaskan, penyidik mendatangi sejumlah tempat untuk mencari bukti kasus suap Ade Yasin. Hasil penggeledahan, akan disampaikan lebih lanjut.
Sebelumnya, KPK menetapkan Ade Yasin dan 3 bawahannya menjadi tersangka pemberi suap kepada pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
Dugaan KPK, Ade memberikan suap senilai Rp 1,9 miliar kepada pegawai BPK agar laporan keuangan Pemkab Bogor tahun 2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Uang itu mengalir kepada 4 pegawai BPK Jawa Barat.
Adapun daftar tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK adalah sebagai berikut:
Pemberi Suap :
1. Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023
2. Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor
3. Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor
4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor
Penerima Suap :
1. Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis
2. Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor
3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa
4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.[]