Jakarta – Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng senilai Rp6,2 triliun untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial pangan. Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menyampaikan bahwa pihaknya siap menyalurkan BLT minyak goreng tersebut.
“Kemensos siap untuk menyalurkan BLT minyak goreng dan diintegrasikan dalam penyaluran nanti sampai Sabtu, (21/04/2022) bersama dengan program sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai),” tuturnya dalam acara media briefing virtual yang digelar Kemensos bersama Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, TNI dan POLRI di Jakarta, Jumat (08/04/2022).
Harry mengungkapkan, Peluncuran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sejatinya telah dilakukan Presiden Joko Widodo di Pasar Angso Duo, Kota Jambi, Kamis (07/04/2022) pagi. Dalam peluncuran itu, Kepala Negara meminta masyarakat penerima BLT minyak goreng agar menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan yang bermanfaat.
Harry menjelaskan, hal itu pada prinsipnya melalui pemberian BLT minyak goreng, pemerintah ingin mengurangi beban pengeluaran masyarakat, disaat harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Sehingga pemanfaatannya, tidak hanya terbatas untuk pembelian minyak goreng, tetapi bisa untuk bahan pokok lain.
“Bapak presiden menekankan betul tentang bagaimana pemanfaatan itu kepada para pedagang yang memang mengkonsumsi minyak goreng. Sehingga ini salah satu solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat juga tetap bisa melanjutkan usaha tanpa terbebani yang diakibatkan kenaikan harga-harga atau kenaikan minyak goreng,” ungkap Sekjen Kemensos.
Dari sisi mekanisme, lanjut harry, penyaluran ini akan dilakukan secara tunai langsung kepada penerima, dan pemberian bantuan itu dilakukan secara terorganisir di setiap desa atau kelurahan sesuai dengan daftar jumlah KPM PKH dan jumlah penerima sembako.
“Jumlah untuk keseluruhan itu 20,65 juta yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Isa Dirjen Anggaran, dan penyaluran akan digunakan mekanisme langsung dengan menggunakan jasa PT Pos. Sesuai dengan arahan Presiden pada awal rapat terkait dengan percepatan Bansos, dan indeks yang sudah disampaikan tadi Rp100.000 per KPM per bulan selama 3 bulan, berarti Rp300.000 dan disalurkan sekaligus untuk setiap keluarga penerima manfaat,” bebernya.
“Waktu penyaluran itu kalau melihat dari tahapan ada kalau 3 bulan itu April Mei dan Juni. Ini dibayarkan langsung pada bulan april, dan pencairan BLT minyak goreng akan dilakukan mulai tanggal 4 sampai 21 dan kemarin sebenarnya tanggal 7 launchingnya,” sambung Harry.
Kementerian sosial pun telah melakukan berbagai persiapan dan telah melakukan proses untuk memastikan penerima manfaat dari BLT minyak goreng.
“Status sekarang untuk standing instruction artinya data yang sudah terhimpun yang siap betul. 1.070.853, dan ini sudah disiapkan untuk disalurkan. Dan dalam proses balikan Omspan 18.446 dan proses online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara (omspan) itu sudah 17.200.276 dan persiapan data 510.425,” tegas Harry.
Sementara untuk penerima BPNT yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Datanya terus-menerus ditingkatkan validitas dan reliabilitas ketepatan sasarannya. Hal itu, untuk memastikan penerima bansos yang bersumber dari DTKS sesuai arahan presiden yakni BPNT dan PKH.
“untuk memastikan data itu valid, Kemensos sudah melakukan validasi secara terus-menerus kalau dulu minimal setahun dua kali, saat ini menteri sosial setiap bulan melakukan updating itu sudah berbasis by name by address dan sudah padan dengan data dukcapil atau NIK,” ucap Harry.
Selain itu, saat ini Kemensos juga melengkapi DTKS dengan foto kondisi rumah melalui geotagging dan juga dilakukan secara langsung pada saat penyaluran bansos diluncurkan.
“Kalau ada hal-hal di lapangan yang kurang tepat maka kemensos membuka partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos yang terintegrasi di dalam sistem informasi kesejahteraan sosial dan di dalam cek Bansos itu dipastikan ada aplikasi Usul Sanggah. Jadi kalau ditemukan diperkirakan BLT migor kurang tepat maka bisa disampaikan sanggahan di dalam aplikasi cek bansos itu,” tandas Harry.
“Termasuk ketika ke depan masyarakat menemukan keluarga yang sangat miskin dan layak menerima itu perlu juga diajukan di cek bansos. itu mekanisme yang terbangun di Kemensos untuk menjaga integritas dari DTKS sehingga bansos yang diterima keluarga miskin betul-betul bisa tepat sasaran termasuk BLT minyak goreng yang menggunakan data tersebut,” tambahnya. []