Jakarta | Pemerintah Thailand telah menyetujui perpanjangan pembebasan pajak perusahaan 25% untuk perusahaan industri bio-plastik, dalam rangka mempromosikan Thailand sebagai hub-bio Asean.
Wakil juru bicara pemerintah Thailand Rachada Dhnadirek mengatakan, kabinet menyetujui proposal untuk memperpanjang pembebasan pajak hingga 2024, seperti dilansir dari Bangkok Post. Dengan keputusan itu, pemerintah Thailand diproyeksi kehilangan pendapatan 673 juta baht atau sekitar Rp 287,9 miliar per tahun.
Awalnya, kebijakan ini diterapkan pada 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2021, dengan tujuan utama mendukung perusahaan swasta membeli produk bio-plastik dari produsen Thailand dan mempromosikan produksi bio-plastik di Thailand.
Selain itu, menurut Rachada, langkah ini juga mendukung kebijakan pemerintah untuk mempromosikan ekonomi bio-sirkular dan hijau atau bio-circular and green (BCG).
Dalam perkembangan terpisah, kabinet menyetujui anggaran 3,5 miliar baht untuk Departemen Irigasi Kerajaan untuk mengimplementasikan waduk Klong Plo di Rayong. Hal itu diperlukan untuk mengatasi kekurangan air di Koridor Ekonomi Timur atau Eastern Economic Corridor (EEC) dan kawasan timur Thailand secara keseluruhan.
Rencananya, proyek itu akan dilaksanakan pada 2022-2025. Waduk Klong Plo dapat menampung 40 juta meter kubik (m³) air selama musim hujan yang dapat memasok air ke lahan pertanian di Khao Chamao dan distrik Klang, Rayong.
Pemerintah Thailand berkomitmen menginvestasikan 52,9 miliar baht dari 2021-2037 untuk memastikan pasokan air yang cukup untuk EEC andalannya.[]