
Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang mengkaji opsi penaikan harga Pertalite menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia belakangan ini. Namun, Ia belum bisa menginformasikan kapan kenaikan harga Pertalite bakal diberlakukan.
“Saat ini, kami masih mengkaji rencana itu. Setelah kajian rampung, baru akan akan kami umumkan,” tutur Airlangga, Selasa (05/04/2022).
Airlangga menyampaikan perang antara Rusia dan Ukraina membuat sejumlah komoditas dunia naik. Seperti harga minyak mentah jenis Brent sudah menembus US$ 100 per barel. “Kenaikan berbagai komoditas pangan dan energi, sebagai dampak dari geopolitik Rusia dan Ukraina mulai bertransmisi ke Indonesia dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan inflasi,” ungkapnya.
Adapun harga sejumlah komoditas yang naik antara lain gas alam, batu bara, minyak mentah, minyak sawit (crude palm oil/CPO), hingga komoditas gandum. Harga batu bara kini mencapai US$ 258 per ton, minyak Brent sudah di atas US$ 100 per barel, CPO US$ 1.500 per ton, dan gandum US$ 1.000 per ton.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memberikan sinyal harga Pertalite dan LPG 3 kg akan naik, menyusul Pertamax yang kini harganya mencapai Rp 12.500 per liter.
“Secara keseluruhan, akan terjadi kenaikan nanti Pertamax, Pertalite, sedangkan premium belum. Selain itu, LPG 3 kg akan naik. Semua ini akan dilakukan bertahap, yakni 1 April, Juli, dan September,” ungkap Menko Luhut saat meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jumat (01/04/2022)
Meski demikian, Luhut menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan perhitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mempersiapkan berbagai perlindungan sosial, menyusul kenaikan harga komoditas dan inflasi.
Menko Airlangga menjelaskan, program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah antara lain kartu sembako bagi 18,8 juta penerima, program keluarga ha rapan (PKH) dengan tambahan 2 juta penerima. Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp 300 ribu untuk tiga bulan atau Rp 100 ribu per bulan.
“Diharapkan, bantuan-bantruan itu bisa diberikan pada Ramadan ini. Kemudian, program BLT dana desa terus dilanjutkan,” ucapnya.
Lebih lanjut menurut Menko Airlangga, pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru, yaitu bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan sebesar Rp 1 juta per penerima akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun. []
Leave a Reply