Narsum.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa kawasan transmigrasi bisa di sulap menjadi Pusat perekonomian baru. Tetapi, upaya merevitalisasi harus didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya secara terpadu.
Hal ini, disampaikannya Gus Halim sapaan akrabnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 yang di hadiri Perwakilan Gubernur Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu, (08-03-2022).
“Kemendes PDTT selalu berkomitmen dalam melaksanakan Amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Salah satunya dengan menggandeng Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, agar kebijakan yang dihasil selalu sinergis,” tutur Gus Halim.
Ia juga meminta, Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 menjadi momentum strategis dalam rangka menghasilkan rencana aksi bidang transmigrasi, yang feasiable, mudah diterapkan, didasarkan potensi yang ada di lapangan, dan sesuai dengan kebutuhan warga transmigran.
Oleh sebab itu, Gus Halim berharap semua pihak yang terlibat dapat mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya, untuk menerjemahkan ide-ide yang abstrak, menjadi rencana aksi yang nyata untuk lapangan.
“Semua rumusan rekomendasi aksi, harus berdasarkan kebijakan nasional transmigrasi, mendukung pencapaian 18 tujuan SDGs Desa, mempertimbangkan pencapaian indikator kinerja kementerian, “ tegas Gus Halim.
“Serta berbagai target capaian kinerja Ditjen PPKTrans, seperti dibahas dalam Rapim Paripurna dan Raker Kementerian tahun 2022. Semoga ikhtiar bersama kita dalam membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi dapat mendatangkan kebaikan untuk kita semua,” sambungnya.
Adapun Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 rencananya akan menghasilkan usulan program kegiatan tahun 2023 yang tersinkronisasi antara Pusat dan daerah, termasuk kontribusi daerah dalam bentuk sharing APBD untuk program transmigrasi; MoU dan PKB yang telah ditandatangani; dan Berita Acara kesepakatan lintas Kementerian/Lembaga untuk berkolaborasi dalam rangka membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai implementasi Perpres 50/2018, lengkap dengan jadwal pelaksanaannya. []